by

Tumpang Tindih Regulasi Pemerintah Dalam Penanganan dan Penanggulangan Covid-19

-Artikel-562 views

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat PSBB telah diterapkan di sejumlah daerah zona merah, pembatasan kegiatan keagamaan hingga yang terbaru, larangan mudik. Polemik pun muncul di tengah masyarakat, pro dan kontra tak bisa dihindari terkait larangan mudik. Pemerintah menetapkan batas waktu pelaksanaan larangan mudik dimulai dari 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020 bagi transportasi darat dan penyeberangan, Aturan larangan mudik ini di ikuti oleh sanksi tegas yakni berupa ancaman hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 100 juta yang akan diberlakukan mulai 7 Mei 2020.

Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan aturan pelarangan mudik. Aturan larangan mudik ini legitimasinya mengacu ke Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Aturan larangan mudik ini di ikuti oleh sanksi tegas. Jika meninjau sanksi yang diberikan bagi pemudik yang nekat, aturan Permenhub ini menginduk pada UU Nomor 6 Tahun 2018.

Pelarangan mudik tidaklah sama seperti PSBB dimana PSBB merupakan himbauan untuk pembatasan pergerakan masyarakat. Sedangkan pelarangan mudik merupakan larangan untuk keluar atau memasuki suatu wilayah, dalam hal ini merupakan karantina wilayah. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 yang dimaksud dari Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sedangkan Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Artinya, jika memang pemerintah saat ini telah melakukan karantina wilayah, maka selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai pada pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018.

Beberapa waktu lalu pemerintah telah mengeluarkan Darurat Kesehatan Masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020. Darurat Kesehatan Masyarakat tentu mengacu pada UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan pada tanggal 13 April 2020 pemerintah mengeluarkan Darurat Bencana Nasional tentu sebagai leading sectornya adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN). Secara aturan asas hukum bahwa Lex posterior derogat legi priori dimana hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior). Artinya saat ini seharusnya UU yang digunakan oleh Pemerintah yaitu Darurat Bencana Nasional yang mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Artinya seharusnya saat ini seluruh wilayah yang terkena dampak bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk didalam pemenuhan hak hak pokok kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Saat ini langkah pemerintah didalam penanggulangan wabah Covid-19 menggunakan PSBB tetapi perlakuannya lebih kearah karantina wilayah yang mengacu pada darurat kesehatan masyarakat. Jika dilihat dari semua segi regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentu ada tumpang tindih peraturan yang ditetapkan pemerintah saat ini, sehingga dikhawatirkan apa yang dilakukan pemerintah tidaklah efektif didalam menanggulangi wabah ini, bahkan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum didalam legitimasi hukum itu sendiri.

 

Penulis: Bayu Firdaus

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed