by

Prestasi Menteri Hadi dan Lurah Jatmiko Serahkan 352 Sertifikat TORA di Desa Tambaksari Pasuruan

-Nasional-51 views

Menteri Hadi Serahkan 352 Sertifikat TORA yang merupakan Program Reformasi Agraria, Nawacita dan TORA dari Presiden RI Joko Widodo di Desa Tambaksari Kabupaten Pasuruan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menyerahkan sertifikat hasil Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai Aplikasi dan Implementai Program Reformasi Agraria, Nawacita dan TORA oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Rabu (28/12/2022). Kali ini sebanyak 352 sertifikat diserahkan kepada 10 perwakilan warga di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN. “Dengan apa yang kami saksikan hari ini, luar biasa, Pak Menteri dan Pak Wamen (Wakil Menteri, red) turun langsung untuk menyerahkan sertifikat. Kami optimis Kementerian ATR/BPN akan mengakselerasi penyelesaian konflik di Jawa Timur, bahkan Indonesia,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan langsung kepada masyarakat Desa Tambaksari. “Ini semua berkat kerja sama yang baik dengan Kepala Desa, Pak Jatmiko. Kemudian, kerja sama yang baik dengan Bapak Bupati Pasuruan dan juga dukungan dari Bapak Wakil Gubernur yang hari ini mewakili Ibu Gubernur. Dan juga dukungan Kepala Kanwil (Kantor Wilayah, red) BPN, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Pasuruan dan aparat yang lainnya,” ungkap Hadi Tjahjanto selepas menyerahkan sertifikat kepada warga.

“Permasalahan terus berlarut. Akhirnya tim kami turun, berkoordinasi dengan Pemprov Jatim, hanya tiga bulan, semua selesai,” kata Hadi.

Penjelasan dan Konfirmasi Upaya Keberhasilan Program TORA Menteri Hadi oleh Lurah Tambaksari Jatmiko:

“Tanah yang dikelola oleh warga kami itu milik negara yang sudah kami ajukan sejak tahun 2007,” jelasnya.

Menurut Jatmiko, tanah tersebut dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1923 lalu untuk tanaman kopi. Adapun luas tanah itu sekira 11.000 hektare. Namun menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tanah itu milik kelompok tani.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan permohonan kepada menteri ATR/BPN disertai keterangan BPKH (badan pemantapan kawasan hutan) sebagai lampiran berita acara.

Alhasil, sertifikat bidang lahan milik warga yang ada di dua dusun tersebut, yakni Dusun Malang dan Tambak Watu bisa disertifikatkan. Adapun luas bidangnya sekitar 352 hektare, diserahkan kepada 258 warga yang dikategorikan punya hak milik.

“Dari tiap warga itu kan kadang ada yang punya dua bidang, tiga bidang, jadi sertifikatnya menyesuaikan dengan bidangnya tersebut,” papar Jatmiko.

Menurut Hadi, permasalahan seperti di Desa Tambaksari masih banyak. Banyak masyarakat yang hidup di kawasan hutan, dan hutan tersebut sudah menjadi definitif.

Kementerian ATR/BPN mencatat, ada 28.843 desa yang ada di kawasan hutan yang harus diselesaikan.

Dalam program reforma agraria sudah direncanakan 4,1 juta hektar kawasan hutan akan dilepas untuk dijadikan objek reforma agraria.

Mantan Panglima TNI tersebut melanjutkan, kini masyarakat Desa Tambaksari sudah memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Ia berharap warga menyimpan dengan baik sertifikat yang sudah didapat.

“Harus disimpan, jangan mau dipinjam. Jangan sampai dikasih ke rentenir. Jangan sampai dimainkan,” pungkas Hadi.

Sebagai informasi, tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun.

Namun, lokasi desa ini sempat diduga masuk ke dalam kawasan hutan sehingga tidak bisa disertifikatkan. Pada tahun 2020, Kepala Desa Tambak Sari, Jatmiko, bersama GEMA Perhutanan Sosial berupaya untuk melegalisasi aset masyarakat dengan menelusuri data terhadap riwayat tanah tersebut. Melalui penelusuran itu diketahui bahwa lokasi tersebut berstatus Areal Penggunaan Lainnya (APL) dan bukan kawasan hutan.

Dari data tersebut, pada 30 November 2021, Kepala Desa Tambaksari mengusulkan agar lokasi tersebut menjadi TORA. Usulan tersebut disetujui dan rencananya akan diredistribusi pada tahun 2023. Akan tetapi, sesuai dengan instruksi Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, proses sertifikasi dipercepat pada tahun ini hingga sertifikat bisa diserahkan.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, penyerahan sertifikat Redistribusi TORA ini sejalan dengan salah satu instruksi Presiden Joko Widodo, perihal Program Reformasi Agraria, Nawacta dan TORA kepada Kementerian ATR/BPN, yakni penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Apalagi konflik pertanahan yang terjadi di Desa Tambaksari ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu.

Adapun acara penyerahan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aminurokhman; Bupati Pasuruan, Muhammad Irsyad Yusuf; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya Kementerian ATR/BPN dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN.

Liputan : Guntur Bisowarno

Kontributor