by

Pedagang Pasar Ngabul Tuntut Penempatan Pasar Yang Adil

Wartaindonews, Jepara – Para pedagang Pasar Ngabul lama menuntut setengah lokasi bangunan Pasar Ngabul baru digunakan untuk para pedagang pasar lama yang kini terkatung-katung dan masih menempati lokasi penampungan.

Tuntutan itu disampaikan saat beraudiensi dengan DPRD Jepara kepada Para pedagang diterima oleh anggota komisi A dan Komisi B di ruang serbaguna, Selasa (3/3/2020)

Ketua Komisi A DPRD Jepara, Saidatul Haznak, meminta masukan dari sejumlah pihak, mulai dari pedagang hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara.

Nasir salah seorang pedagang mengatakan, setengah bangunan pasar baru dinilai cukup untuk menampung pedagang Pasar Ngabul lama yang belum pernah memperoleh kejelasan tempat di Pasar Baru.

Para pedagang menuntut agar pedagang memperoleh haknya dalam penempatan sesuai lokasi kios atau los di Pasar Ngabul lama. ”Jadi kalau yang depan ya gantinya depan, yang belakang ya dapat di belakang,” katanya.

Menurutnya, para pedagang kecewa, sejak terjadi pembangunan pasar Ngabul Baru. Para pedagang tidak pernah dilibatkan, sehingga tidak pernah memperoleh haknya. ”Kami minta, pedagang Pasar lama ini jangan dicampur dengan pedagang yang baru-baru saja jualan di Pasar Baru,” katanya.

Salah satu pedagang sebut saja Muhsin beserta pedagang lainnya mengungkapkan,
” persoalan pedagang Pasar Ngabul yang berlarut-larut tidak kunjung selesai, akhirnya meminta tolong kepada anggota dewan agar dapat memfasilitasi mereka untuk bisa memperoleh tempat yang adil sesuai dengan posisi para pedagang di pasar sebelumnya”, ucap Muksin.

” Kami di sini meminta tolong kepada wakil kami di DPR agar membantu rakyatnya untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Kasi Penetapan dan Penagihan pada Disperindag Jepara Tri Bawono menyampaikan Pasar Ngabul telah diserahkan ke desa setempat. Sejak saat itu, pengelolaannya hingga pembagian pasar dikembalikan ke desa.

”Semula lahan Pasar Ngabul itu desa dan bangunan merupakan aset Pemkab Jepara. Selanjutnya diserahkan ke desa dan pengelolaannya oleh desa,” katanya.

Saidatul Haznak mengatakan, pada pertemuan tersebut, DPRD Jepara belum dihadiri oleh pihak desa sebagai pengelola Pasar. DPRD Jepara akan mengupayakan solusi melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. (Hms)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed