by

Pajak, Alat Keadilan di Era Pandemi: PPnBM Mobil Disubsidi, Sembako Dipajaki

-Artikel-106 views

Pajak tidak jarang menjadi objek glorifikasi sebagai solusi pengikis kesenjangan sosial di Indonesia. Tak hanya untuk membiayai pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan umum, pajak juga memiliki fungsi distribusi atau pemerataan. Pajak diharapkan menciptakan keseimbangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pajak dan APBN juga dapat menjadi alat keadilan ekonomi dan sosial antar lapisan masyarakat.

Produk hukum yang berkaitan dengan perpajakan terus berevolusi di Indonesia. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di mana ekonomi Indonesia dan negara-negara lainnya mengalami resesi, pemerintah harus responsif dalam menyikapinya. Sekitar 75% dari APBN merupakan kontribusi dari pajak; sehingga, dengan keterbatasan ekonomi yang timbul akibat pandemi, terjadi kemacetan pendapatan dari berbagai sumber pajak. Pemerintah mengusahakan agar tetap dapat mengandalkan PPN sebagai sumber penerimaan dengan relaksasi pajak, seperti kelonggaran administrasi pajak, relaksasi withholding tax, pembebasan barang dan jasa, dsb. Setidaknya, mengingat berbagai insentif pajak ini bersifat temporer, diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menstimulasi sisi oportunistik masyarakat Indonesia untuk segera membayar pajak.

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial di kalangan masyarakat, di antaranya adalah insentif PPnBM sektor otomotif. Insentif PPnBM sektor otomotif ditetapkan melalui PMK No. 20 Tahun 2021. Langkah tersebut ditempuh karena kepulihan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada regulasi yang mampu menciptakan pasar dengan daya beli tinggi. Dalam jangka satu tahun setelah pertama kemunculan Covid-19, indikator ekonomi menunjukkan perbaikan meski belum pulih sepenuhnya. Untuk mempergunakan momentum dan laju pemulihan tersebut, pemerintah memberikan insentif PPnBM kendaraan pribadi roda empat.

Meskipun memiliki urgensi dan objektif yang baik, terbitnya PMK tersebut tidak tanpa kritik. Kebijakan ini tidak menguntungkan seluruh pihak, melainkan hanya memihak masyarakat kelas menengah-ke atas. Meniadakan PPnBM berarti semakin menciptakan ketimpangan sosial yang semakin menonjol di era pandemi ini. Masyarakat kelas menengah tidak begitu terdampak secara ekonomi selama pandemi; yang banyak terdampak adalah masyarakat kecil.

Kritik keras diberikan kepada pemerintah, karena di saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan draf revisi RUU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa pemerintah kini menarik PPN berbagai sektor yang sebelumnya tidak dikenakan pajak, di antaranya adalah sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Padahal, ketiganya adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, dan dapat mencekik daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketika pemerintah menggelontorkan APBN untuk mensubsidi mobil yang notabene adalah kebutuhan tersier, pemerintah malah berencana untuk mengeluarkan revisi UU yang meningkatkan PPN dari 10% menjadi 12%, serta memajaki kebutuhan pokok rakyat, termasuk di dalamnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Atau begitulah yang dikritisi oleh berbagai kalangan. Yang belum dipertimbangkan para kritisi adalah bagaimana kedua kebijakan tersebut memiliki objektif yang berbeda, sehingga dampak kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah berbeda pula.

Meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas pada sektor otomotif adalah tujuan dari PMK No. 20 Tahun 2021. Lantas, mengapa harus sektor otomotif? Hal ini mempertimbangkan bahwa sektor otomotif adalah industri padat karya dengan 1,5 juta pekerja langsung dan 4,5 juta pekerja tidak langsung. Industri otomotif, menurut Kemenperin, adalah salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor otomotif mampu menyumbang 10% terhadap PDB sektor industri, atau 25% terhadap PDB sektor industri bila memasukkan ekosistem kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, memberikan dongkrak pada sektor otomotif akan memberikan multiplier effect bagi sektor usaha lainnya, mulai dari pemasok suku cadang, bahan baku dan komponen, sistem pembayaran, ritel, hingga industri asuransi.

Permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh pemerintah adalah krisis kepercayaan. Masyarakat kelas menengah sebetulnya tidak mengalami penurunan daya beli, namun enggan membelanjakan uangnya karena minimnya kepercayaan yang disebabkan ketidakstabilan berbagai sektor akibat pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah penyimpanan uang pada Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2020 lalu. Keengganan ini menyebabkan uang tidak berputar dan memberi dampak pada produsen sektor otomotif. Penurunan penjualan akan memberikan dampak pada para pekerja industri otomotif yang padat karya. Harapannya, dengan mendorong konsumtivitas masyarakat terhadap mobil pribadi, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat ditekan. Maka dari itu, pihak yang diuntungkan dalam skema relaksasi PPnBM sektor otomotif tidak hanya masyarakat kelas menengah yang menikmati mobil baru dengan harga lebih rendah, namun juga pekerja kelas menengah ke bawah di berbagai sektor yang pendapatannya bergantung kepada keberjalanan industri otomotif.

Tak hanya itu, bahkan dibandingkan dengan tren global penanganan resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19, Indonesia terlambat dalam memberikan insentif PPnBM. Negara-negara lain yang lebih dulu mengesahkan kebijakan serupa adalah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ketiganya telah menjalankan program ini sejak 2020. Pun, PMK ini dianggap efektif menggairahkan ekonomi Indonesia. Dua minggu setelah disahkannya PMK No. 20 Tahun 2021, penjualan mobil nasional tercatat naik sebesar 140,8%. Hal lain yang perlu diingat, bahwa relaksasi PPnBM ini hanya bersifat sementara. Pemerintah mengevaluasi keberjalanannya setiap tiga bulan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi. Hingga saat ini, karena keberhasilan periode pertama, pemerintah berencana memperluas PPnBM 0% tidak hanya untuk mobil 1.500 cc, melainkan juga 2.000 cc, dan sama dengan sebelumnya, untuk mendongkrak industri lokal, mobil harus mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar lebih dari 70%.

Menyoal draf revisi RUU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dianggap ironis jika disandingkan dengan PMK No. 20 Tahun 2021, bila ditelaah lebih lanjut, RUU tersebut malah berprinsip keadilan. Sejatinya, RUU tersebut masih belum bersifat final sehingga masih dapat berubah; namun, pada dasarnya berusaha untuk mereformasi distorsi fasilitas PPN yang saat ini belum mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengkonsumsi. Kelompok produk tertentu yang biasa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat mampu, seperti beras premium, kedelai impor, daging wagyu, dsb., tidak dikenai pajak bersamaan dengan beras biasa, kedelai lokal, daging lokal, dsb. Atau pelayanan kesehatan yang bersifat tanpa indikasi medis dan bersifat estetika, misalnya bedah rekonstruksi (bedah plastik), juga sama tidak dikenai pajak dengan pelayanan kesehatan yang bersifat primer, misalnya operasi katarak yang dijalani oleh rakyat kecil. Melalui RUU ini, menurut Dirjen Pajak, pemerintah berusaha untuk membuat sistem perpajakan baru yang memenuhi keadilan dengan mengurangi distorsi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara.

RUU tersebut masih bersifat abstrak dan belum resmi, namun memiliki dasar keadilan yang kuat. Lagi-lagi, pemerintah terlambat untuk memberikan informasi terkait reformasi kebijakan, sehingga opini publik telah terbentuk dan tergiring oleh media, sehingga objektif pemerintah saat ini amat dikesampingkan. Memang RUU tersebut masih memiliki celah dan penyusunannya harus terus diawasi oleh publik, namun subjektivitas masyarakat terhadap hal tersebut telah mendominasi dan akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik. Padahal, terutama dalam usaha merestorasi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19, kepercayaan publik merupakan kunci utama. Kepercayaan publik berhubungan dengan dukungan dan kerja sama masyarakat dalam bersama-sama menjalankan program dan kebijakan pemerintah.

Maka, untuk menjawab pertanyaan, pajak sebagai alat keadilan ekonomi, adil untuk siapa?, maka jawabannya adalah seharusnya adil bagi kita semua. Adil juga tidak sama dengan sama rata. Adil, dalam arti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsi. Maka keadilan pajak diartikan dengan memberikan beban pajak kepada seseorang atau instansi sesuai dengan kemampuannya. Perpajakan juga tidak dapat dijalankan tanpa adanya produk hukum; sebaik apa pun gagasan keadilan pajak, apabila tidak dituangkan dalam perundang-undangan, maka tidak akan dapat dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menilai keadilan pajak, penting untuk menganalisis produk hukum pajak di Indonesia. Beberapa kebijakan yang ada saat ini dan menuai kontroversi adalah PMK No. 20 Tahun 2021 dan draf revisi RUU No. 6 Tahun 1983. Keduanya, menurut hemat penulis, hingga saat ini masih mencerminkan keadilan pajak dalam konteks normatif. Namun, keadilan pajak tidak hanya terwujud dalam realita normatif dan perencanaan, tapi juga realita empiris, yakni bagaimana kebijakan tersebut dijalankan; karena kebijakan-kebijakan ini memberikan dampak baik langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan kita, mari sama-sama terus menggiring pemerintah dalam penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan perundang-undangan pajak demi terwujudnya keadilan pajak.

 

Oleh: Kiara Hanna Quinncilla

Comment

Leave a Reply

News Feed