by

Membedah Kasus Korupsi Bansos

-Artikel-104 views

Belakangan ini kasus korupsi yang sedang ramai di bicarakan yaitu kasus korupsi bansos corona yang melibatkan menteri sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami kemungkinan uang yang mengalir ke partai politik dari hasil tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Kasus tersebut menyeret nama Menteri Sosial RI nonaktif sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP), Juliari Peter Batubara. Ia disinyalir menerima total Rp17 milyar dari dua paket pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee Rp10 ribu per paket sembako. Pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar Rp5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode. Pemangkasan dana bansos untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020 disinyalir sudah dirancang sejak awal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari biaya Rp300.000 yang dikeluarkan per paket sembako, terdapat margin sebesar Rp70.000 yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak yakni pemilik kuota 40 persen, kreator 10 persen dan supplier 50 persen.

Define Problem, pada pemberitaan ini terdapat dua define problem, yaitu: Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan bahwa keterlibatan mensos dalam kasus korupsi covid 19 dan menduga Juliari Peter Batubara menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Define problem yang kedua adalah kasus korupsi dan bansos dapat di jatuhi hukuman mati, ini dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku,” tegas Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu. Penekanan pendefinisian masalah dinyatakan dalam bentuk pernyataan berikut ini: Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, “kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.” Hal ini menjadi dasar penekanan kata “ancaman hukuman mati bakal menanti” menjadi penting untuk muncul dalam judul berita sebagai langkah penekanan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kasus korupsi bansos.

Diagnose Cause, sumber masalah dalam berita ini adalah terungkapnya dugaan korupsi dana bansos, hal ini dipertegas dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Make Moral Judgment, dengan terjadinya kasus korupsi dana bansos yang dilakukan mensos juliari batubara mengakibatkan terjadi kerugian negara dan menghambat penerimaan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak kasus covid 19 ini, Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. yang muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali.

Treatment Recommendations, solusi yang dtawarkan dalam berita ini adalah pemerintah akan menindak tegas pelaku tindak korupsi dana bansos dan akan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Mengenakan jaket, topi dan masker warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02.45 WIB, hampir satu jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta. Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wileteayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Judul yang diangkat BBCIndonesia “Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?” menunjukkan penekanan pada keseriusan pemerintah melalui Lembaga KPK untuk menuntaskan dan membongkar kasus korupsi dana bantuan social yang di anggap sangat melukai perasaan seluruh rakyat Indonesia, dimana hal tersebut justru dilakukan saat bangsa sedang berjuang dalam mengatasi masalah pandemi yang telah meluluh lantakkan berbagai sector dan kemanusiaan.

BBCIndonesia juga memberikan pemberitaan berupa penegasan pemerintah dalam memaksimalkan hukuman berupa hukuman mati bagi semua pelaku korupsi dana bantuan sosial sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi celah yang dapat membuka jalan untuk melakukan korupsi dana bantuan sosial covid 19. social yang dapat merugikan negara dan masyarakat sehingga menghalangi tujuan pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi kasus covid 19. Kedua diagnose cause yaitu Juliari P Batubara selaku Mentri Sosial telah terbukti melakukan korupsi dana bansos covid 19.

Setelah melalui beberapa analisa pada pemberitaan tersebut, maka hasil penelitian ini menunjukan beberapa point penting; Pertama, define problem yakni terungkapnya kasus korupsi bansos dana bantuan Ketiga, make moral judgment menguatkan pentingnya kesadaran terhadap semua pihak untuk tidak mencoba melalukan tindak korupsi terutama bantuan sosial bencana, dimana dengan terjadinya kasus korupsi dana bansos yang dilakukan mensos Juliari Batubara mengakibatkan terjadi kerugian negara dan menghambat penerimaan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak kasus covid 19 ini, Keempat, treatment recommendations adalah pemerintah akan menindak tegas pelaku tindak korupsi dana bansos dan akan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi celah yang dapat membuka jalan untuk melalukan korupsi dana bantuan sosial covid 19.

 

Oleh : Galih Candra Bayu A

Comment

Leave a Reply

News Feed