Wartaindonews, JAKARTA – Pengembangam kelembagaan seperti Obusman setara dengan tujuan filosofi pemberantasan korupsi, mengandung makna pemberantasan baik tindakan dan surpervisi dalam level dan hirarki apapun tindak dan pencegahan korupsi sampai. Ketingkat Hirarki Provinsi, Kota dan Kabupaten.
Peran KPK dalam dimensi fungsi dan kewenangannya sudah waktunya dilakukan perubahan Struktur dan Hirarki.
Komisi menjadi KPKN, KPKD, komisi pemberantasi Korupsi Nasional, dan Daerak KPKD. Pemikiran lain bahwa lembaga atau institusi seperti KPK dan lain diluar kodifikasi esensi dan Teori Hukum pidana, untuk menegagkan ketertipan, keamanan, dan bertindak melakukan pemidanaan dan penuntutan kepada siapa saja yang melanggar hukum.
Positip yang dibuat negara, untuk menurut KPK secara eksplisit dalam ruang lingkup Hukum Publik patut dipertimbangkan dan diatur dalam UUD 45.
