by

Kisruh PDS dan CLM di Malili Akhirnya Syahbandar Pertemukan Pihak dan Unsur Terkait di Lokasi

Wartaindonews, Luwu Timur – Kisruh mengenai konflik batas koordinat dua perusahaan tambang nikel ore antara PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) dan PT. Panca Digital Solution (PDS) di Dermaga Lampia, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur akhirnya ditanggapi Halide, wakil kepala Syahbandar Malili.

Halide mengatakan bahwa pemberitaan yang mencuat seakan membuat pihaknya sebagai Syahbandar tidak netral. Dirinya juga ingin agar semua bisa jelas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

“Sejak september 2018 lalu hingga kini, CLM sudah melakukan pengapalan 25 kali, dan kami sebagai syahbandar yang melakukan pengawasan, termasuk pelayan masyarakat tentu tak ingin disebut tidak netral”, jelasnya beberapa waktu lalu.

Sebagai pelaksana tugas pengganti Kepala Syahbandar saat tidak dilokasi, Halide mengakui bahwa jetty dan takeboat yang ada hingga kini adalah milik PDS. “Betul, take boat dan jeti adalah milik PT. PDS. Makanya kami tetap melakukan pengawasan, bahkan saya sudah meminta kepada pihak CLM untuk tidak melakukan aktivitas diwilayah PDS”, jelas Halide (6/7/2019).

Dikonfirmasi lanjut, Halide mengakui bahwa terkait aktivitas diarea dermaga adalah kewenangan syahbandar Malili. “Termasuk dermaga pengukuran dan regional. Itu semua adalah wilayah kerja kami”, tambahnya.

Sebelumnya, PDS telah memprotes keras atas masuknya kapal milik CLM. Bahkan pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemkab dan Kapolres Luwu Timur, Dinas ESDM dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam surat PDS menyebutkan ikhwal larangan penggunaan pelabuhan miliknya, termasuk PT. CLM karena telah terjadi wanprestasi dan pembatalan atas kesepakatan perjanjian yang telah ada, dan ditandatangani langsung oleh Witman Budiman sebagai presiden direktur PT. PDS.

Untuk menjaga konflik tidak meluas dan menemukan titik terang, Halide mengharapkan kerjasama semua pihak. Baik unsur perusahaan, pemerintah dan aparat hukum terkait.

“Kalau saya usul kita kelapangan untuk mengukur titik koordinatnya kedua perusahaan ini, supaya kami juga dari pihak syahbandar dalam hal ini pengawasan bisa menyesaikan persoalan dengan mengungang orang PDS, CLM dan unsur terkait”, pesannya kepada media (10/7/2019).

Halide berharap pihak perusahaan PDS yang melakukan komplain bisa mengundang semua pihak yang terkait. “Supaya kita semua menyaksikan agar tidak ada anggapan bahwa kami tidak netral sebagai pelayan masyarakat”, tutup Halide. (SDN)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed