by

Ketua DPS: Payroll System Bukan Pungli, Ada Aturannya Secara Syar’i Maupun Undang-Undang

Wartaindonews, Garut – Usai menggelar rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut di kantor Baznas, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (03/02/2020).

Ketua Dewan Pengawas Syari’ah (DPS), yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH Sirojul Munir mengatakan, bahwa kegiatan pertemuan ini merupakan kegiatan rutin antara Dewan Pengawas Syari’ah dengan Komisioner Baznas Kabupaten Garut.

“Pertemuan ini rutin antara Komisioner Baznas dengan Dewan Syari’ah, dan kami hadir disini atas nama Dewan Pengawas Syariah Kabupaten Garut,”

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya bagaimana Baznas Kabupaten Garut lebih eksis lagi dalam melaksanakan tugasnya, agar betul-betul dirasakan oleh umat, tentang kemanfaatan adanya Baznas ini.

“Yang perlu kami sampaikan, barusan juga disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Syari’ah, yang mana Baznas ini merupakan badan amalah, sebagai Amilin atas perintah sesuai dengan SK-nya yang di keluarkan dalam hal ini Bupati Garut,” tutur Sirojul Munir.

Ketua DPS juga menyampaikan, masalah sandungan dan hambatan ini sudah hal biasa dalam organisasi, namun ada hal yang sangat krusial yang di bahas, semacam ada penolakan dari sebuah komunitas.

“Ada suratnya, namun menurut kami ini salah alamat, seharusnya surat itu disampaikan ke pemerintah bukan kepada Baznas, maka Baznas jangan berhadapan dengan kelompok yang tidak ada kaitannya, kecuali kalau untuk koordinasi dan konsultasi itu boleh-boleh saja. Untuk yang tidak setuju terhadap Payroll System, silahkan saja kepada yang berkompeten yakni Bupati Garut atau Sekretaris Daerah, jangan berhadapan langsung dengan Baznas,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa Dewan Pengawas Syari’ah akan mengingatkan Bupati, bagaimana persoalan tersebut menjadi sebuah wabah, semacam virus Corona yang terjadi di China yang menjadi wabah yang sangat mengerikan. Karena kalau masalah ini dibiarkan kata Sirojul Munir akan menjadi wabah, semacam penolakan pembayaran ke Baznas ini akan diikuti oleh yang lainnya. Ini yang sangat riskan, makanya harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Garut, karena penolakan ini notabene ASN.

“Saya belum tahu secara real, apakah betul ini penolakan ASN, apa hanya orang-orang tertentu atau tokoh-tokohnya saja,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, bahwa Payroll System ini bukan pungli, ada aturannya baik secara syar’i maupun undang undang.

“Rekomendasinya, kami akan bertemu dan menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati, agar segera menyelesaikan persoalan tersebut jangan sampai berlarut-larut karena ini muncul semacam penolakan terjadi dari ASN yang mana pembinanya adalah Bupati,” pungkasnya. (Dede)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed