by

Jalan Sepanjang 8 KM Tidak Pernah Tersentuh Pembangunan, Kemanakah Anggaran Dana Desa

Wartaindonews, Riau – Pembangunan Infrastruktur terutama jalan dengan panjang kurang lebih 8 Km sama sekali tidak tersentuh oleh pembangunan.  Tepatnya di Dusun Podorukun Kampung Baru ,Kepenghuluan/ Desa Pasir Limau Kapas Kec Pasir Limau Kapas,Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Ibarat pepatah “jauh panggang dari api”, melihat kondisi sepanjang itu sama sekali tidak pernah tersentuh pembangunan sama sekali. Lalu untuk apa saja anggaran Dana Desa yang sudah digulirkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu bahkan sekarang sudah masuk ke tahap pengembangan industri – industri kecil dan menengah.

Jalan dari perbatasan Propinsi Sumatra Utara yaitu Kabupaten Labusel sampai dengan Kampung Si handam Jaya sama sekali belum tersentuh pembangunan.
Ironis memang tapi memang itulah kenyataan yang memang terjadi. Kalau musim kemarau masih mending, tetapi kalau musim penghujan turun jalan sangat becek licin dan sangat susah untuk dilalui kendaraan roda dua ataupun roda empat kata salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Kalau musim penghujan datang, ekonomi kami lumpuh total pak. Harga sawit jatuh drastis dihitung kalau harga di PKS (perkebunan kelapa sawit) Rp.1.100,- ya sama petani jadi Rp.300,- belum lagi upah panen Rp.200,- nambah lagi ongkos langsir Rp.150,- , nomboklah para petani Rp.50,- katanya.

Masalah air bersih, Listrik Pln kurang lebih 50% Kecamatan Pasir Limau Kapas tidak teraliri Listrik Pln, 65% jalan Kecamatan masih jelek, 75% Kepenghuluan/ Desa Padir Limau Kapas jalannya tidak ada pembenahan sama sekali, lebih parah lagi Kepenghuluan/Desa Pasir Limau Kapas 100% tidak teraliri Listrik PLN Puskesdes/ Bidan Desa dan lain- lain tidak ada perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah Desa selaku pelaksana pemerintah Desa tingkat bawah.

Harusnya pemerintah Desa mengerti, karena Pemerintah Desa tahu betul kesulitan warganya.

Di duga ada oknum yang main-main dengan pelaksanaan Anggaran Dana Desa.

Salah seorang warga sebut saja TG, mengatakan masyarakat kampung kami membentuk swadaya masyarakat untuk memperbaiki jalan. Rencananya dengan mengutip Fee sebesar Rp.30,-/per kilo sawit, dengan tujuan uang dari hasil fee tersebut untuk memperbaiki jalan yang sudah kami sepakati bersama.

Namun ada beberapa pengusaha yang punya lahan sawit tetapi tidak mau membayar Fee tersebut, bahkan menyuruh anak buahnya menuduh kami melakukan pungli.

Mentang-mentang mereka punya kuasa dan jabatan jadi seenaknya sendiri.
Kami rakyat kecil tidak mengerti harus mengadu kemana, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan kami hanya pasrah dengan keadaan. (TG/SDN)

Comment

Leave a Reply

News Feed