by

Gereja Katolik Indonesia dan Politik Oleh Drs. Ruddy Nararyo Saroyo

-Politik-488 views

Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ. adalah seseorang bersemangat nasionalis yang mendesak gereja di Jawa untuk meninggalkan sakristi dan melayani negara, dan terkenal dengan motto “100% Katholik, 100% Indonesia”. Almarhum Y.B Mangunwijaya, Pr. menceritakan bahwa (alm) Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ sering mengatakan kepada jemaat, “Tugas Anda bukan untuk membaptis, itu adalah urusan Roh Kudus! Tugas Anda adalah membangun Indonesia yang bagus di mata Tuhan dan kemanusiaan!”. Itulah yang kemudian menjadi terang bagi I.J Kasimo dalam kiprahnya berpolitik.

I.J Kasimo menjadi penting diteladani bukan karena ia membicarakan etika berpolitik, tetapi karena etika berpolitik itu penting maka I.J. Kasimo membicarakan dan melakukannya. Berpolitik bagi I.J Kasimo terletak pada pengorbanannya yang tanpa pamrih. Bagi Kasimo, berpolitik harus selalu memegang teguh suatu prinsip bagi kebaikan umum (common good / bonum commune). Beliau menjunjung tinggi moto salus populi supremalex (kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi) adalah prinsip etika berpolitik yang tidak dapat ditawar. Sebagai seorang pluralis sejati, I.J Kasimo tidak alergi terhadap perbedaan, termasuk perbedaan ideologi yang bisa sangat tajam dalam parlemen atau Konstituante.

Meski berasal dari partai beraliran Katolik, namun ia tidak pernah melihat masalah dari sudut kepentingan golongan Katolik semata atau sektarian. Sikapnya terhadap keberagaman tercermin dalam persahabatannya dengan lawan politik di Konstituante yakni Mohammad Natsir, tokoh partai Masyumi yang memperjuangkan agar Islam menjadi fondasi negara. Keduanya bersahabat. Natsir juga datang ke rumah Kasimo ketika hari raya Natal. Sebaliknya, Kasimo juga datang ke rumah Natsir ketika lebaran. I.J. Kasimo (juga para bapak bangsa) terhadap keberagaman mencerminkan bahwa beda paham dan kepentingan itu biasa, dan itu cukup di dalam ruang parlemen saja. Cukup antar-mereka saja dan akar rumput tak diajak bertarung. Di luar ruangan, mereka bercengkerama. Meski bersahabat namun prinsip (etika berpolitik) masing-masing tetap dipegang teguh dan tidak berkompromi terhadap apa yang mereka pandang ‘baik’ dan ‘benar’.

Politik katolik bukanlah politik berdasarkan kesempatan untuk berkuasa, melainkan berdasarkan hati nurani, dialog dan pelayanan demi kebaikan banyak orang (Rahardi, 2009). Kekuasaan bukan tujuan, tapi sarana untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Para politisi katolik perlu meneladani Yesus Kristus yang selalu memfokuskan diri pada cinta kasih khususnya kepada yang lemah, miskin dan menderita. Cara berpolitik dengan meneladani Yesus ini telah dilakukan sejumlah tokoh Katolik Indonesia seperti Mgr. Soegijapranata, I.J. Kasimo, Romo Mangunwijaya, Frans Seda, dll.

Politik pada hakekatnya merupakan sesuatu yang baik, untuk kebaikan umum. Namun justru secara faktual politik dipenuhi dengan keburukan, penuh persaingan tidak sehat, pertentangan dan perpecahan, serta dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Berpolitik pada hakekatnya menyangkut pelaksanaan ajaran tentang nilainilai moral. Etika dan moral adalah kembar siam.

Etika politik menuntun kekuasaan dalam negara agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip moral.Adalah keliru manakala masih dijumpai adanya pandangan bahwa antara politik dan moral seolah merupakan dua dunia yang berbeda.  Gereja Katolik tetap melihat politik sebagai sesuatu yang pada hakekatnya adalah baik, mutlak perlu bagi manusia, berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum (bonum commune). Amanat Konsili Vatikan II (Gaudium et Spes, 75) menyatakan bahwa segenap umat Katolik menyadari panggilannya yang khas dalam negara, yaitu kewajiban mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum.

Sebab hanya dengan cara seperti ini umat Katolik dapat menunjukan tindakan cinta kasih yang nyata dan menguntungkan masyarakat.Maka politik merupakan hak, tanggungjawab dan panggilan semua anggota Gereja (KWI: Aksi Kaum Muda. 2008). Menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan hakekatnya, Gereja Katolik mengajak semua pihak untuk kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Nasib dan hidup masyarakat Indonesia ditentukan dan diukur oleh apa yang kita lakukan bagi sesama (Mat.25:35-40), terutama yang kecil, lemah dan terpinggirkan (Luk.4:18) (KWI: Tanggung Jawab Gereja Katolik, 2009).

Keterlibatan Gereja dalam politik ini berakar pada panggilan dan tugas suci Gereja untuk menjadi “garam dan terang dunia” untuk menegakkan moral politik yang benar yaitu politik yang mengupayakan keadilan, kebaikan, kesejahteraan bersama serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. ”Jikalau umat Katolik tidak ikut terlibat dalam kehidupan politik atau ikut terlibat tetapi tidak menyuarakan dan menegakkan moralitas dan spiritualitas katolik, maka Gereja harus merasa diri gagal menjalankan misinya”(Cardinal 0’ Connors, 2005).

 

Halaman II

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 comment

  1. Tulisan yang sangat mencerahkan disaat Indonesia memasuki masa Pilpres & Pileg.
    Kiranya umat yang ambil bagian berpolitik memahami nilai-nilai yang dituliskan pak Ruddy, Indonesia akan semakin baik & sejahtera.
    Umat pemilih pun perlu dicerdaskan & dicerahkan agar memilih orang yang kepribadiannya memenuhi kriteria tersebut pada tulisan ini.
    Salam hormat.

News Feed