by

Diduga Menyalah Gunakan Kewenangan Ketua KPK Tipikor Provinsi Banten M.Sunan Layangkan Surat Permohonan Klarivikasi Terhadap Dugaan Tersebut

Wartaindonews, BANTEN – Banyak warga yang mengadu atau melaporkan oknum Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang yang diduga telah menjual aset desa yang lahan sebelumnya area persawahan, saat ini berubah menjadi kawasan pergudangan yang di duga di slewengkan oleh oknum Kepala Desa Blimbing yang berinisial (MK).

Menanggapi persoalan tersebut Ketua KPK Tipikor Provinsi Banten, M. Sunan menyampaikan,”dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan itu berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 ‘tentang desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pengangkatan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014, PP nomor 47 tahun 2015,peraturan Mentri dalam negeri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentiannya,Kepala desa harus mengacu mepada undang undang tersebut karena undang undang desa seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan dalam berbagai bentuk. sehingga perlu di lindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat,maju,mandiri,dan demokratis sehingga dapat menciptakan yang adil ,makmur dan kesejahteraan,”katanya Bang Sunan.

Tambahnya,”ini Patut diduga adanya penyimpangan atau penyalah gunaan kewenangannya demi kepentingan atau memperkaya dirisendiri dan ada dugaan .dengan mengacu kepada beberapa pandangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum ada dugaan kepala desa telah menyalah gu akan wewenangnya yang telah di muat dalam Pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang undang nomor 20 tahun 2001, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ,menyalahgunakan kewenangan.

Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi ,kelompok atau golongan.

Penyalahgunakan kewenangannya dalam arti menyalah gunakan prosedur yang seharusnya dipervunakan untuk mencapai tujuan tertentu ,tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Selanjutnya kata Sunan untuk menindak lanjuti persoalan tersebut KPK Tipikor Prov.Banten akan membawa persoalan ini ke jalur Hukum. (Red/heri)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed