by

Diduga, Kawasan Hutan Suaka Alam Dikelola Jadi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

-Nasional-886 views

Wartaindonews, Riau – Kawasan Hutan Suaka Alam yang lebih dikenal dengan nama Suaka Marga Satwa yang berada di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis – Riau, diduga dikelola jadi lahan perkebunan kelapa sawit milik pribadi. Seperti yang ditemukan dan di GPS anggota PKP POMAD A. Sibarani dan awak media pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.48 Wib.

Mandor lapangan saudara Siahaan saat dikonfirmasi terkait lahan tersebut yang masuk dalam zona Kawasan Hutan Suaka Alam mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu.

“Saya hanya pekerja upahan, kalau masalah izin atau kena kehutanan silahkan konfirmasi ke bapak Mustafa yang kantornya di PT. Andika Permata Sawit Lestari di Jalan Moh. Yamin no. 98,99, dan 100, Pekan Baru”, tuturnya menjelaskan.

Siahaan menambahkan, “Ini lahan pribadi, istrinya yang kelola, ini belum pindah tangan dari si Awi, mereka masih kerja sama”, ujar Siahaan.

Menurut keterangan beberapa pekerja dan warga setempat yang namanya enggan disebutkan mengatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah milik pak Awi. Ketika dikonfirmasi lewat ponsel, pak Awi mengatakan bahwa lahan tersebut bukan miliknya lagi.

Untuk mendapatkan info yang akurat terkait lahan tersebut maka Wartaindo news mencoba mengkonfirmasi ke Kantor PT. Andika Permata Sawit Lestari yang berada di Jalan Moh. Yamin no. 98,99,100 di Pekan Baru pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020. Saat berada di kantor tersebut, diketahui dari seorang pekerja bahwa pak Mustafa sedang di luar kota (di lapangan). Kemudian awak media diarahkan agar konfirmasi kepada Legal Officer perusahaan saudari Nela.

Saat dikonfirmasi, Nela mengatakan, “Saya kurang tahu mengenai lahan itu, saya baru kerja di sini 6 bulan. Benar, pak Mustafa adalah penanggung jawab lahan, jadi pak Mustafa yang tahu tentang lahan itu”, ujar Nela.

Saat Nela berbicara lewat ponsel dengan pak Mustafa, terdengar ucapan yang mengatakan bahwa lahan yang berada di Desa Tasik Serai tersebut adalah lahan pribadi atas nama Ibu, bukan atas nama PT. Andika Permata Sawit Lestari.

Untuk menguatkan dokumen kemudian awak media mencoba mengkonfirmasi ke pak Mustafa lewat ponsel, “Lahan itu dulu pak Awi yang punya, jadi intinya dasarnya itu tanah pak Awi, silahkan tanya aja ke Legal”, kata Mustafa seakan melempar bola.

Miris sekali, sungguh sangat berani membuat lahan Hutan Suaka Alam yang sudah jelas untuk paru-paru dunia dijadikan lahan perkebunan sawit pribadi, padahal sudah sangat jelas bahwa lahan Suaka Alam tidak bisa diganggu apalagi dikelola menjadi perkebunan sawit. Siapakah yang bertanggung jawab disini??

Tri Witanto selaku Kepala Resort III Duri saat dikonfirmasi di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, mengatakan, “Kita sudah data semua itu, kita sudah survei, kita sudah beri surat peringatan kepada yang punya lahan tapi masih dalam proses, yang mengambil kebijakan tentu Kepala Balai di Pekan Baru, kita hanya petugas lapangan. Sebelum kami disini pun sudah ada itu. Dari Kementerian belum ada mencabut SK itu walaupun posisi hutannya sudah gak ada, makanya kemaren PLN di Km.38 gak bisa masuk karna itu”, terang Tri.

Maju Bintang Hutajulu selaku Kepala Seksi III BKSDA atasan dari Tri Witanto, saat dikonfirmasi lewat ponsel mengatakan, “Disana banyak masuk ke Suaka Alam, sebelum saya tugas disana sudah banyak itu, sudah masuk semua itu. Ya, saya sudah laporkan ke Balai Pekan Baru, tugas kita sudah kita laksanakan. Kalau mau diproses lapor aja ke Gakkum, kami gak bisa proses lagi permasalahan hukum itu, dulu bisa tapi sejak Kementerian gabung, kami sudah pisah, gak bisa”, ujar MB Hutajulu.

Saat diberitahu bahwa Tri Witanto tidak mau menunjukkan bukti bahwa sudah pernah membuat laporan ke kantor Balai BKSDA Pekan Baru, MB Hutajulu mengatakan, “Ya gak bisalah dikasih tunjukkan karna itu dokumen Negara”.

Awak media mengingatkan kepada MB Hutajulu terkait Undang-undang keterbukaan publik, lalu MB Hutajulu menjawab, “Keterbukaan publiknya yang mana?”

MB Hutajulu melanjutkan, “Kalau masyarakat mau proses itu langsung laporkan ke Gakkum, kalau kami gak bisa melaporkan karena masih ada atasan kami, sama seperti yang di Balai Raja dulu, sudah kita laporkan ke Gakkum, yang melaporkan itu kan dari Pekan Baru bukan kita”, katanya

Ketika awak media bertanya terkait laporan yang sudah sampai ke Gakkum, “Apakah berhenti sampai di Gakkum?”, MB Hutajulu menjawab, “Saya gak jelas ini, sekarang ini informasi yang mana gitu loh. Yang jelas kalau yang di Sebanga sudah kita laporkan ke Atasan, jangan dibilang berhenti di Gakkum, yang mana? Karna ada yang ditelusuri, ada yang dilaporkan itu sudah diproses sama mereka, cuma kita juga gak tahu perkembangannya? Karna sudah diluar Instansi kita kan”, ujar MB Hutajulu

Heru selaku Kepala Bidang BKSDA II Siak atasan dari Maju Bintang Hutajulu saat dikonfirmasi terkait lahan Suaka Alam lewat ponsel mengatakan, “Sudah 25 tahun yang lalu, kita sudah ada upaya penanganan. Kalau terkait proses hukumnya kan kita sudah kita laporkan ke Balai Gakkum Wilayah I Sumatera untuk tindak lanjut terkait penanganan hukumnya, tapi sampai sekarang kan juga tidak ada apa ini ya. Artinya itupun ada rencana untuk alih fungsi tapi itu kan perlu SK Menteri, sampai sekarang pun SK Menteri belum turun. Alih fungsi dari Suaka Marga Satwa menjadi konservasi lain yang lebih rendah. Suaka Marga Satwa itu kan derajatnya tinggi. Konservasi lain greatnya derajat keterlindungannya itu lebih rendah tapi tetap kawasan konservasi. Rencana seperti itu, kita lagi proses ini, tinggal menunggu SK dari Menteri terkait Tim Terpadu dari Jakarta. Hukumnya juga sudah kita laporkan terkait berapa ribu hektar milik Asiong itu yang di Balai Raja. Sudah kita laporkan ke Balai Gakkum tapi sampai sekarang belum ada yang serius itu ya. Asiong dipanggil, setelah dipanggil saya gak tahu juga kejelasan dari berita itu”, pungkasnya. (EHR)

Kontributor

Comment

Leave a Reply