by

1 Mei Hari Buruh, Kedudukan Pekerja dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dari Perspektif Yuridis

-Artikel-76 views

Sebagaimana diketahui bahwa Tujuan Nasional telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 di Alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial. “

Menurut pemahaman penulis salah satu tujuan nasional tersebut di atas yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum “merupakan dasar konstitusionalitas bagi pemerintah untuk bertanggung jawab atas sistem ketenagakerjaan khususnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja di Indonesia dalam Pembangunan Nasional. Lebih dari itu tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cerminan dari Pancasila yang lebih spesifik yaitu untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu diketahui bersama walaupun semenjak bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 namun dalam aturan Pasal 2 Peralihan UUD 1945 telah dinyatakan tetap berlakunya KUH Perdata Hindia Belanda (BW) sampai adanya undang undang yang baru berdasarkan UUD . Dengan demikian Terkait dengan ketenagakerjaan khususnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja , Buku ke -3 bab 7 A KUH Perdata (BW) tetap menjadi dasar ketentuan disamping buku ke -2 tentang KUH Dagang .

Dari perspektif KUH Perdata Warisan Hindia Belanda tersebut secara yuridis formal pekerja dan pengusaha (majikan) memiliki kedudukan yang sama walaupun secara fakta sosial tidaklah demikian. Terbunuhnya Aktivis Buruh Marsinah di Jawa Timur pada tahun 1993 dapat penulis terjemahkan sebagai kegagalan Pemerintah saat itu dalam membangun instrumen hukum dibidang Perburuhan atau ketenagakerjaan yang kuat dan berimbang dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja .

Munculnya Reformasi pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan secara Konstitusional yang implisit menyangkut hak dan martabat bagi para pekerja di Indonesia.

Sejumlah pasal Hasil Amandemen UUU 1945 paska Reformasi yang terkait erat dengan Pekerja antara lain :
Pasal 27 ayat (2)
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “

Pasal 28 D ayat (2)
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Mengevaluasi sejarah perburuhan atau ketenagakerjaan yang traumatis di masa kolonialisme dibawah pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang seperti terjadinya Legalisasi praktek tanam paksa, kerja rodi dan romusha maka Pemerintah RI dan MPR RI Paska Reformasi telah menegaskan sejumlah frasa Konstitusional yang menurut penulis sangat revolusioner guna melindungi kedudukan hukum pekerja Indonesia sebagaimana yang dapat disimak dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berikut ini :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa , hak kemerdekaan berpikir dan hak untuk tidak diperbudak …… “

Hingga batas kehadiran hasil Amandemen UUD 1945 terutama yang terkait dengan kedudukan hukum pekerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja , sesungguhnya dapat dikatakan bahwa telah tampak upaya serius dari Pemerintah sebagai personifikasi Negara yang menurut Konstitusi harus bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja dan kesejahteraannya.

Kemudian lebih dari itu pembentukan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai Amanat dari UUD 1945 yang secara material mengundang reaksi pro dan kontra di ruang publik saat itu namun menurut penulis tidak mengurangi arti dari rasa keadilan dari Hukum Positip tersebut diatas. Karena roh keadilan dan kemanusiaan sudah mulai mewarnai sejumlah ketentuan dalam UU tentang ketenagakerjaan itu.

Bahwa dalam implementasinya timbul permasalahan antara pekerja dengan pengusaha yang harus bermuara dalam peradilan perselisihan hubungan industrial , sejumlah faktor seperti ketidakpatuhan dari pihak pengusaha ataupun dari pekerja sendiri terhadap Ketentuan Undang Undang serta Keterlibatan oknum Birokrasi Pemerintah yang tidak mampu sebagai “wasit” dalam hubungan kerja justru merupakan sumber penyebabnya.

Seiring dengan Kepemimpinan Nasional saat ini yang penulis pahami telah membuktikan keberpihakannya kepada Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan pemerintah, semoga hadirnya UU tentang Cipta kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dalam implementasinya akan makin meneguhkan kehadiran Negara dalam rangka menguatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia.

MAY DAY,
Selamat Hari Buruh Indonesia 2021 ,
Merdekaa!

 

Oleh: Wenny Edvandiarie
Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Jawa Tengah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed